KKN Unpatti Terancam Gagal

AMBON,PELAGANDONG.COM ; Pelaksanaan Kulihan Kerja Nyata (KKN) Universitas Pattimura Ambon tahun 2017 tahap II tahun 2017 sudah selesai dilaksanakan namun hingga kini anggaran KKN yang di siapkan Unpati sebesar Rp 1,5 miliar belum lagi terbayarkan Lunas oleh karena itu maka KKN Unpatti terancam Gagal , hal ini di ungkapkan K etua UPT KKN Unpatti Ambon Minggus Tahja M.Pd pada wartawan di Ambon, Rabu(15/8)
Menurut Tahja pelaksanaan KKN yang sudah selesai dilaksakan ditahun 2017, menggunakan dana pinjaman UPT panitia KKN tahap II dari pihak ketiga sebesar Rp 270 juta, namun yang baru terbayar sebesar Rp 50 juta sehingga yang belum dikembalikan sebesar Rp 120 juta dan sudah harus dibayar lantaran sudah dituntut oleh pihak ketiga.

Bukan saja dana pinjam pihak ke tiga yang belum terbayarkan , tetapi juga dana Instruktur yang dipakai untuk biyaya transportasi ada yang menggunakan dana pribadi dan ada juga yang menggunakan sebagai biaya transpotasi termasuk dari dana UPT itu sendiri juga belum terbayar, sehingga hal ini menjadi momok dan bahan pembicaraan terhadap kinerja PR II dan bendahara Rektorat yang tidak jelas dalam bertanggungjawab terhadap kelangsungan KKN di Unpati yang dalam bulan September depan sudah harus dilaksanakan, oleh pihak UPT.

“Untuk penyelenggara KKN kemarin itu, saya pinjam uang sebesar Rp 270 juta ke pihak ketiga, sebagai sudah bayar sebagian belum sebesar Rp 120 juta, termasuk sebagian instruktur yang jalan menggunakan anggaran sendiri yang juga belum dibayarkan, sehingga saya yang dituntut harus segera membayar,”akuinya

Menurutnya, sesuai arahan PR II kalau keterlambatan lantaran pengalihan satatus dari satker ke BLU, namun seiring berjalannya waktu, keselahan kembali ditujukan ke pihak UPT yang memasukan laporan tidak sesuai dengan RAP yang disusun. Namun faknya tidak seperti apa yang dituduhkan, tapi hanya sengaja untuk memperlambat proses pencairan dana KKN tersebut.

Akan tetapi setelah ditelusuri bahwa keselahan itu ada dimana, ternyata ada pada dua tenaga instruktur yang berada pada dua lokasi berbeda, bahkan ada juga instruktu yang tidak pernah melakukan pendekatan sosial tetapi laporannya melakukan pendekatan sosial, ada juga yang lakukan pendekatan sosial di Ambon namun laporannya di Luar Ambon hal ini yang membuat sehingga terjadi pembengkakan anggaran
“Intinya keselahan bukan ada pada kita, tetapi ada pada bendahara yang sengaja telah meloloskan laporan, ini ada apa dengan semua ini, PR II jangan asal omong kalau Satker terbaik dalam semua laporan, kalau ada 10 yang salah harus dikembalikan, ini malah ada yang salah tapi tidak dikembalikan asal omong saja , tapi tidak ada buktinya, bahkan dalam waktu memberi keterangan pada wartawan baberapa waktu lalu, kalau pencairan dalam waktu dekat sudah cair, tapi sudah masuk bulan Agustus juga belum ada satupun dana yang dikucurkan kelembaga,”paparnya.

Terkait dengan keterlambat kata Minggus, dirinya berasumsi kalau semua ini ada unsur sengaja yang berupaya memperlambat proses pembayaran dana KKN, sebab sebagian besar laporan yang sudah dinaikan kandas di meja bendahara lembaga dan tidak tahun apa permasalhannya.

Oleh karena itu diharapkan agar Rektur Unpatti Ambon dapat melihat, persaoalan yang terjadi, sebab jika hal ini tetap sengaja diperlambat akan merugikan mahasiwa untuk nantinya melaksanakan KKN dibulan September mendatang.

“Saya tidak mau melaksanakan KKN berikut, jika dana-dana KKN belum selesai dicairkan, saya juga tidak akan pernah mau meminjamkan uang dari pihak manapun untuk kegiatan berikut dan kalau pihak Rektorat tidak mau menurunkan uang, saya tidak mau melaksanakannya dan ini kalau mau bilang fatwa saya, biar pak Rektor tahu dan ini bukan ancaman untuk siapapun tetapi itu pasti,”tegasnya.

Tahja mengakui siap menanggung semua resiko yang terjadi jika dirinya tidak melaksanakan KKN tanpa harus ada anggaran yang pasti, seraya mengusulkan kepihak Rektorat untuk segera menggantikan bendahara lembaga Sherly Pattiasina dan bendahara Unifersitas Lissa Pattikawa dengan yang lebih baik, sehingga proses aktifitas lembaga dapat berjalan dengan baik, sehingga Rektor harus bijak untuk melihat hal tersebut,harapnya (PG-02)