Bapemperda Usulkan 6 Raperda Inisiatif DPRD

AMBON,PG.COM : Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Usulkan 6 Ranperda Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon,untuk di tetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon.

“Berdasarkan hasil rapat, ada 6 rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatf untuk program pembentukan perda Kota Ambon ,” ucap Ketua Bapemperda DPRD Kota Ambon Frederika Latupapua kepada awak media,di balai rakyat belakang soya ,Selasa (26/11/2019)

Latupapua mengatakan, untuk masa sidang I tahun persidangan 2019-2020, masing-masing komisi sudah mulai mengusulkan 2 ranperda inisiatif,akan tetapi untuk judul ranperda inisiatif belum seluruhnya dimasukan.

Sehingga akan dilakukan kembali rapat koordinasi lanjutan untuk menentukan judul ranperda yang akan menjadi skala prioritas untuk dibahas dan ditetapkan dalam masa sidang ini. Termasuk dengan 11 ranperda yang telah diusulkan oleh masing-masing dinas lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

“Memang untuk ranperda eksekutif itu dari Pemkot sudah usulkan ada 11 ranperda. Kemudian untuk ranperda inisiatif dari DPRD sendiri itu ada 6 ranperda. Namun sampai saat ini sebagian judul dari ranperda itu belum dimasukan ke kita di Bapemperda. Maka itu perlu lagi rapat koordinasi lanjutan antara Bapemperda dengan masing-masing dinas pengusul dan juga komisi untuk menentukan mana ranperda yang akan menjadi prioritas di masa sidang ini,” pungkasnya

Politisi Golkar ini mengaku, belasan ranperda eksekutif yang diusulkan seluruhnya terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Bahkan ada beberapa ranperda inisiatif dari DPRD yang turut mendukung peningkatan PAD. Hanya saja, perlu dibagi ranperda mana yang menjadi skala prioritas untuk dibahas pada masa sidang I tahun persidangan 2019-2020.

“Prioritas judul dari dinas pengusul yang nantinya kita utamakan. Yang pasti berhubungan dengan pendapatan daerah, itu yang diutamakan. Soal detailnya terkait ranperda mana yang kita prioritaskan, itu perlu lagi rapat lanjutan untuk ditentukan. Begitupun dengan ranperda inisiatif, akan kita koordinasi lagi. Karena dari 6 ranperda itu dibagi ke tiga komisi, masing-masing komisi 2 ranperda inisiatif,tapi perlu dipisah, mana yang menjadi prioritas,” jelas dia.

Ia menilai, waktu yang dimiliki oleh DPRD cukup terbatas ,sehingga akan disesuaikan untuk melakukan rapat lanjutan dengan dinas pengusul maupun dengan komisi sendiri. karena dalam waktu dekat, seluruh Anggota DPRD akan mengikuti bimtek untuk pembobotan serta memamsuki masa reses dan seluruh agenda akan disesuaikan.

“Yang pasti untuk jadwalnya, kalau masuk di 2020 tapi prioritas yang akan kita bahas, kita belum bisa tentukan mana yang menjadi skala prioritas, karena harus berkoordinasi lagi dengan dinas pengusul dan komisi untuk menetapkan ranperda prioritas, tapi agenda rapat lanjutan akan kita sesuaikan,” kataya (PG-02).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *