Bank Indonesia (BI) menyebut inflasi Provinsi Maluku pada April 2026 tetap berada dalam kondisi terkendali meski secara bulanan mengalami deflasi sebesar 0,17 persen month to month (mtm). Capaian tersebut menunjukkan stabilitas harga di daerah masih terjaga di tengah dinamika harga komoditas pangan dan transportasi.

Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Dhita Aditya Nugraha, mengatakan secara tahunan inflasi Maluku tercatat sebesar 3,13 persen year on year (yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 3,40 persen (yoy), meski masih berada di atas tingkat inflasi nasional sebesar 2,42 persen (yoy).

“Secara spasial, deflasi terutama bersumber dari Kabupaten Maluku Tengah yang mencatat deflasi sebesar 1,96 persen (mtm).” katanya.

Menurut Dhita, deflasi terutama dipicu oleh penurunan harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil masing-masing sebesar 0,61 persen dan 0,05 persen (mtm). Penurunan harga paling dominan terjadi pada komoditas perikanan seperti ikan selar, ikan layang, dan ikan cakalang akibat kondisi cuaca yang relatif kondusif sehingga meningkatkan produksi hasil tangkapan nelayan. Selain itu, turunnya harga emas di pasar internasional turut memengaruhi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Namun demikian, laju deflasi pada April 2026 tertahan oleh kenaikan harga di sektor transportasi, khususnya di Kota Ambon dan Kota Tual yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,92 persen (mtm) dan 0,64 persen (mtm). Kenaikan harga avtur sejak 1 April 2026 berdampak langsung pada penyesuaian tarif angkutan udara di wilayah Maluku yang masih bergantung pada konektivitas transportasi udara antarpulau.

“Ke depan, pengendalian inflasi akan terus diperkuat melalui sinergi bersama TPID agar stabilitas harga tetap terjaga.” ujar Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Dhita Aditya Nugraha.

Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengoptimalkan berbagai program pengendalian inflasi melalui gerakan pangan murah, peningkatan serapan beras petani, hingga pemantauan stok dan harga kebutuhan pokok. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan kestabilan harga di tengah tantangan distribusi dan fluktuasi harga global. (PG-01)