Kodaeral IX Dorong Sinkronisasi Penataan Ruang Laut Maluku dengan Kepentingan Pertahanan dan Lingkungan
AMBON, PG.COM Kodaeral IX mendorong penguatan sinkronisasi penataan ruang laut di Maluku agar mampu mengakomodasi kepentingan pertahanan negara, pembangunan, konservasi lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan. Penataan ruang laut dinilai tidak boleh berhenti pada aspek administratif, tetapi harus menghasilkan kebijakan yang efektif, terukur, dan sesuai karakteristik wilayah kepulauan.
Dorongan tersebut disampaikan melalui kehadiran Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kodaeral IX, Kolonel Laut (P) Stanley Lekahena, yang mewakili Komandan Kodaeral IX Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., dalam Lokakarya Evaluasi Kualitas dan Efektivitas Penataan Ruang Laut di The City Hotel, Jalan Tulukabessy No. 39, Rijali, Sirimau, Kota Ambon, Jumat (11/9/2026). Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, lembaga teknis, akademisi, organisasi lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengevaluasi penyelenggaraan penataan ruang laut di Maluku.
“Penataan ruang laut harus mampu menyelaraskan kepentingan pembangunan, keberlanjutan lingkungan, masyarakat pesisir, serta kepentingan pertahanan dan keamanan negara,” kata Asrena Kodaeral IX, Kolonel Laut (P) Stanley Lekahena.
Evaluasi dalam lokakarya tersebut menggunakan enam aspek utama, yakni context, input, process, output, outcome, dan impact. Pendekatan tersebut diarahkan untuk menghasilkan instrumen evaluasi yang kontekstual, terukur, dan aplikatif, dengan mempertimbangkan kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan. Faktor masyarakat pesisir dan masyarakat adat, kearifan lokal, kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan data, dukungan anggaran, hingga keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut turut menjadi bagian penting dalam pembahasan.
Bagi Kodaeral IX, sinkronisasi penataan ruang laut juga memiliki dimensi strategis karena pemanfaatan wilayah perairan berkaitan langsung dengan kepentingan operasional pertahanan negara. Karena itu, hasil evaluasi dan rekomendasi lokakarya diharapkan menjadi pijakan untuk memperbaiki kebijakan tata ruang laut sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor. Sasaran akhirnya adalah terwujudnya ruang laut Maluku yang aman, lestari, produktif, dan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus kepentingan pertahanan negara.
Lokakarya turut dihadiri Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut Amehr Hakim, perwakilan DJPRL Arif Edy Handoyo, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Ali Tualeka, Iptu Jhon Guntur Wenno dari Ditpolairud Polda Maluku, serta perwakilan BWS Maluku, LPRL Sorong, BPS, BMKG Provinsi Maluku, Konservasi Indonesia, YKAN, akademisi, dan instansi terkait lainnya. Kehadiran lintas sektor tersebut mempertegas bahwa pengelolaan ruang laut Maluku membutuhkan koordinasi yang terintegrasi, bukan kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri. (PG-01).