Bahlil Lahadalia Mengaku Jadi Korban Penyadapan, Bantah Tuduhan Bertemu Sejumlah Jenderal
AMBON, PG.COM : Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara terbuka membantah tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan pertemuan sejumlah jenderal beberapa jam sebelum mereka ditangkap.
Bahlil bahkan mengungkapkan bahwa dirinya juga menjadi korban penyadapan di tengah mencuatnya isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan pidato dalam pelantikan kepengurusan DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Sabtu (7/11/2026), di Hotel Santika Ambon.
Ia menegaskan, informasi yang menyebut dirinya menggelar pertemuan dengan sejumlah jenderal tiga jam sebelum penangkapan merupakan tuduhan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang menyebarkannya.
Bahlil menilai tuduhan tersebut berpotensi membangun persepsi negatif terhadap Partai Golkar di tengah proses konsolidasi organisasi.
Ia mengklaim elektabilitas partainya mengalami peningkatan dari sekitar 7 persen setelah Pemilu menjadi kisaran 10,5 hingga 13 persen. Namun, angka tersebut merupakan klaim yang disampaikan Bahlil dan belum disertai rincian lembaga survei maupun periode pengukuran dalam pernyataannya.
Ia menegaskan tidak akan mundur menghadapi pihak-pihak yang dinilainya berupaya merusak soliditas partai. “Saya Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, tidak akan mundur sejengkal pun untuk menghadapi orang-orang yang ingin merusak partai kami. Jangan uji nyali kita, karena itu makanan kami,” tandasnya.
Menutup pidatonya, Bahlil kembali mempertanyakan tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan pengaturan penyadapan, sementara ia sendiri mengaku menjadi korban. “Bagaimana mungkin saya ikut mengatur penyadapan, sementara saya juga disadap? Ini abuleke namanya, asli abuleke,” tutup Bahlil.
Pernyataan tersebut menegaskan sikap Bahlil yang meminta tuduhan terhadap dirinya dibuktikan secara terbuka.
Di sisi lain, pengusutan dugaan penyadapan tetap menjadi ranah aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta, pihak-pihak yang terlibat, serta memastikan seluruh tuduhan diperiksa berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku. (PG-01