Kejari MBD Bongkar Dugaan Korupsi Dua Proyek Jalan Lapen
AMBON, PG. COM : Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya melalui Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus menetapkan satu orang tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan Pembangunan Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2025.
Penetapan tersangka tersebut disampaikan dalam konferensi pers oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, Wido Bhernad Gabariel Sihombing, S.H., yang bertempat di Kejaksaan Tinggi Maluku, pada Rabu (18/11/2026).
Berdasarkan hasil penyidikan serta alat bukti yang telah diperoleh Tim Penyidik, berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan barang bukti yang telah disita, penyidik menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu: DT, selaku penyedia dalam pekerjaan pembangunan jalan lapen lintas pulau day dan peningkatan jalan lapen sp. Watuwei-wiratan pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTR-PKP) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2025.
Dalam Tahun Anggaran 2025, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya menganggarkan dua paket pekerjaan pembangunan jalan lapen yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD, yaitu : Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dengan nilai kontrak sebesar Rp5.343.934.000,00. Dan Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan dengan nilai kontrak sebesar Rp4.009.385.000,00.
Proses tender kedua paket pekerjaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 September 2025, dengan PT CIE ELEGAN CONSTRUCTION ditetapkan sebagai pemenang tender untuk kedua paket pekerjaan dimaksud.
Selanjutnya, pada tanggal 10 Oktober 2025, dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan Nomor 17/ DPUTRPKP-BM/ SP/ DAU/ X/ 2025 dan Nomor 18/ DPUTRPKP-BM/ SP/ DAU/ X/ 2025 oleh PPK Isaskar Daukar dan pihak penyedia, Denny Tengens.
Namun, dalam pelaksanaannya hingga berakhirnya masa kontrak, kedua pekerjaan tersebut tidak menunjukkan adanya prestasi pekerjaan yang terpasang, dengan capaian progres fisik sebesar 0% (nol persen).
Terhadap Tersangka selaku Penyedia, penyidik menemukan bukti bahwa telah dilakukan pencairan uang muka sebesar Rp2.483.685.383,- (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) namun oleh pihak penyedia sama sekali tidak melaksanakan pekerjaan sampai dengan masa kontrak berakhir. Mobilisasi alat serta prestasi pekerjaan tidak dilaksanakan sama sekali atau prestasi pekerjaannya 0%.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Fisik sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ahli Nomor 2259/ DST/ PL13.2/ DV.06.05/ 2026 untuk pekerjaan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan Nomor 2252/ DST/ PL12.2/ DV.06.05/ 2026 untuk pekerjaan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan, diketahui bahwa kedua pekerjaan tersebut seharusnya telah mencapai progres fisik 100% pada Tahun 2025. Namun, faktanya pekerjaan tidak dilaksanakan sehingga capaian progres fisik hanya sebesar 0%.
Selanjutnya, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Nomor 000.5.3.1/78/IX/2026, ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar: Rp2.483.685.383,00 (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga.
Berdasarkan rangkaian hasil penyidikan dan alat bukti yang telah diperoleh, Tim Penyidik menilai terdapat dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara serta diduga memperkaya diri sendiri atau menguntungkan orang lain.
Atas perbuatan tersebut, tersangka DT disangkakan melanggar ketentuan:
Primair: : Pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
Subsidair: pasal 604 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
Sebagai tindak lanjut dari penetapan tersangka DT, terhadap tersangka DT dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak Rabu, 18 November 2026, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya.
Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berdampak terhadap pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Penanganan perkara ini merupakan bentuk keseriusan Kejaksaan dalam mengawal penggunaan keuangan negara agar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memastikan setiap pihak yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. (PG-01)
