Lemahnya Keuangan Pemkot Ambon
AMBON,PELAGANDONG.COM ; Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon pada perhitungan tahun anggaran 2018 mencapai Rp 1,1 Triliun. Anggaran sebesar itu terbilang belum cukup untuk membiayai semua kebutuhan pembagunan di daerah ini. Kondisi ini lebih diperparah lagi, dengan pos belanja pegawai yang menyerap anggaran sebesar Rp508 Miliar atau 60% dari total anggaran. Sisanya dipakai untuk belanja langsung. Kondisi ini membuat miris anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Cristianto Laturiuw. Kepada sejumlah awak media di Baileo Rakyat Belakang Soya Ambon, Selasa (15/05/2018) .
Menurut dia, Pemerintah Kota Ambon setiap tahun selalu melakukan hal yang sama tidak pernah ada perubahan yang signifikan. “Kita jangan bangga dengan pencapaian anggaran saat ini. Terlalau jauh dari kata keberhasilan,” tegas dia. Sambung Sekretaris Fraksi Gerindra ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon, pada tahun 2018 yang dirancangkan sebesar Rp1.199 atau sebesar 11% itupun sudah ditambahkan dengan dana bagi hasil dari provinsi. “Pertanyaannya apa saja yang mereka buat sehingga PAD hanya sebesar itu.
Sementara potensi-potensi PAD sebagian besar tidak dioptimalkan. Dirinya mencotohkan, Pajak Penggunaan Air Bawah Tanah (PPABT) tidak pernah dioptimalkan, kemudian Perda Corporate Social Responbility (CSR) yang telah ditetapkan DPRD Kota Ambon juga tidak pernah dijalankan dengan baik.
“Kemarin Komisi II On The Spot ke lokasi pembangunan Hotel Astika. Persoalan yang ditemui adalah pengembang sudah menunaikan semua tanggungjawabnya sebagai wajib pajak. Sementara untuk PPABT pihak Pengembang sudah koordinasi dengan Pemkot untuk membayar, tetapi Pemkot sampai saat ini belum juga memasangkan meter,” tuturnya.
Kondisi seoperti ini membuat Pemkot Ambon lemah dalam menyikapi berbagai potensi PAD yang ada. Hal yang sama juga terjadi pada sumber pendapatan dari CSR. Pihak BUMN, BUMD maupun pengusaha di kota ini bersedia untuk membantu Pemkot Ambon, sementara pembentukan forum sesuai diamanatkan Perda juga tidak pernah dibuat. Untuk itu, Laturiuw meminta Pemerintah Kota Ambon tidak boleh bermain-main dalam memanfaatkan sumber PAD yang ada kalau tidak mau kota ini terus-menerus dialanda dengan kondisi kekuarangan anggaran. (PG-03)