DPRD Kota Ambon Kunker Di Kecamatan Letisel

AMBON,PG.COM : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon ,melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kecamatan Leitimur Selatan (Letisel) yang di pusatkan di kantor Camat Letisel ,diterima langsung Oleh Kepala Kecamatan Letisel Ricky Sopacua dan Staf Jumat (06/12/2019).

DPRD Kota Ambon Dapil Sirimau -Leitisel yang hadir diantaranya Johny Wattimena (Gerindra), Chris Latumahina dan Nathan Palonda (NasDem), Jely Toisuta (Demokrat), Patrick Moenandar dan Johan van Capelle (Perindo), Swenly Hursepuny (PKB), Andi Rahman (PPP) serta Hadijanto Djunaidi (Hanura). Tujuh anggota lainnya berhalangan hadir

Dalam kungker tersebut Anggota Dewan Kota beratap muka dan berdiskusi langsung  dengan  delapan raja dan staf maupun tokoh masyarakat yang ada di kec Letisel.

Camat Letisel Ricky Sopacu berikan apresiasi kepada Anggota DPRD Kota Ambon yang mana telah turun  melihat dan mendengar langsung  aspirasi Masarakat.

Melalui  pertemuan tersebut Kepala seksi Pemerintah Negeri Leahari Dominggus Rodja meminta agar pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) kembali ke Kec Letisel menginggat ,jarak dan letak geografis Kec Letisel jauh dari  kantor Disdukcapil yang terletak di Kota Ambon

Selain itu Sekretaris Negeri Hukurila Elen Angkotamony keluhkan infrastruktur  lampu-lampu jalan sebagian besar rusak dan jalan Raya  yang ada di kawasan Leitisel ,hal ini jelas mengganggu aktivitas masyarakat terutama di malam hari,apalagi Hukurila sudah ditetapkan menjadi desa wisata percontohan di Kota Ambon.

Dia juga meminta perhubungan bisa tambah trayek dari arah hatalai,Naku,Kilang ,Ema dan Hukurila menuju ibu Kota  kecamatan di Leahari guna memudahkan akses warga dalam pengurusan.

Selain itu Penjabat Negeri Rutong Paulus Anakotta kepada DPRD juga resah dengan sikap Kabag Pemerintahan Kota Ambon Steven Dominggus karena dinilai mempermainkan dan menghambat negeri-negeri adat dalam rangka penetapan raja defenitif,padahal, peraturan negeri (Perneg) yang disyaratkan sudah tuntas dibahas dan diserahkan,dimana Rutong bersama enam negeri lainnya di Leitisel masih menggantung dan dipegang penjabat.

Sementara itu Sekertaris Negeri Kilang Yeles Laukon yang meminta DPRD mendorong walikota memperhatikan insentif Linmas dan Polmas, tak saja sekedar operasional serta dapat menaikkan operasional dan insentif Saniri Negeri, bukan hanya RT/RW.

Menanggapai persoalan tersebut Ketua komisi III DPRD kota Ambon Johny Wattimena memgatakan,segala lersialan dan permintaan Masyarakat itu menjadi Tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat Dapil Sirimau-Letisel

Oleh karena itu ,semua hal yang di sampaikan Masyarakat akan kami tampung dan selanjutnya akan kami kordinasikan dengan dinas teknis agar hal-hal itu harus ditindaklanjuti.

“Aleg Dapil Sirimau-Leitisel tersebar di Tiga Komisi dan peroalan masyarakat di kedua kecamatan itu akan di follow-up” ucap Ketua Fraksi Gerindra.

“Semua aspirasi dan keluhan warga itu menjadi konsen kita semua,” ungkapnya.

Jely Toisuta Anggota Komisi I DPRD Kota Ambon  mengatakankan, persoalan pelayanan pada Disdukcapil dan Desa/Negeri yang masih dipimpin penjabat akan serius diperhatikan komisi karena bermitra dengan Capil dan bagian pemerintahan. Sebab sudah menjadi konsen sedari awal dalam beberapa kali pertemuan agar masalah itu jangan dianggap remeh karena berkaitan kepentingan masyarakat. Termasuk BPJS Kesehatan pun coba didorong komisi nantinya.

Senada dengan itu mantan Raja Negeri Galala ,yang saat ini anggota Komisi I DPRD Johan van Capelle  asal Partai Perindo mengatakan semua persoalan akan kami tampung

“Semua aspirasi dan keluhan warga itu menjadi konsen kita semua,” ungkapnya.

Pada ahir pertemuan tersebut Swenly Hursepuny Anggota Komisi I, mengatakan,semua masukan maupun keluhan Masyarakat menjadi perhatian Kami,dan patut diperjuangkan .

“Ini sebagai tugas dan tanggungjawab kami sebagai Anggota Dewan dalam hal menampung aspirasi dari masyarakat ,” ujarnya

Politisi Partai PKB ini mengusulkan kepada kedelapan Negeri yang ada di Kec Letisel agar segera membuat surat yang di tujukan kepada DPRD Kota Ambon sesuai dengan persoalan yang terjadi di Negeri masing-masing,dengan demikian kami akan memanggil OPD terkait dan langsung  menindaklanjuti persoaln tersebut,karena sebagai lembaga Legislatif bisa mengambil langkah sesuai dengan Surat Masuk,ungkapnya (PG-02).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *