Pengawasan UMK Lemah

AMBON,PG.COM : Dalam rapat evaluasi yang dilakukan Komisi I DPRD Kota Ambon dengan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kota Ambon, di Balai Rakyat DPRD Ambon, Senin (20/1),Sekertaris Komisi I Morits Tamaela menilai sosialisasi maupun pengawasan terhadap Upah Minimum Kota (UMK) yang dilakukan Pemerintah Kota maupun Provinsi, dinilai lemah.

Pasalnya, banyak perusahaan yang belum terapkan UMK bagi para karyawan atau tenaga kerja di Kota Ambon.

Untuk UMK di tahun 2019 sendiri telah ditetapkan sebesar Rp 2.385.000, yakni diberlakukan pertanggal 1 Januari 2019. Namun belum seluruh tenaga kerja mendapat upah sesuai UMK yang ditetapkan.

Sementara untuk UMK 2020 yang ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Maluku sebesar Rp 2.600.00 dan telah diberlakukan sejak 1 Januari 2020. Dimana UMK tersebut mengalami kenaikan sebesar 8,51 persen.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Morist Tamaela mengatakan, sesuai paparan KSBSI yang berkaca dari progress tahun 2018 dan 2019 lalu, masih banyak kelemahan terkait penerapan UMK di kota Ambon.

Menurutnya sesuai undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah diwajibkan bagi seluruh perusahaan untuk membayar upah karyawan sesuai dengan UMK atau Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan.

“UMK 2020 telah ditetapkan sebesar 2,6 juta. Tapi berkaca dari UMK sebelumnya, banyak perusahaan yang nakal sehingga butuh ketegasan Pemerintah Kota. Ada banyak spekulasi soal klasifikasi upah pekerja, contohnya pekerja rumah kopi beda dengan pegawai perusahaan bonafit sehingga tidak bisa disamakan. Padahal itu pelanggaran. Harusnya sesuai UMK yang telah ditetapkan,” ujarnya

Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah ketegasan dari pemerintah terhadap fungsi pengawasan maupun sosialisasi terhadap kenaikan upah setiap tahun yang ditetapkan pemerintah daerah. Dimana fungsi pengawasan sendiri telah dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Maluku, sehingga fungsi pengawasan lemah terhadap persoalan tenaga kerja di kota Ambon.

“Fungsi pengawasan sudah jadi balegnya Pemerintah Provinsi, sesuai Permendagri terkait tupoksi pengawasan yang dialihkan ke Pemerintah Provinsi. Sementara banyak terjadi persoalan tenaga kerja di tingkat kabupaten dan kota,” terangnya.

Politisi Nasdem ini mengaku, meski fungsi pengawasan telah dialihkan ke provinsi namun anggaran dari APBD Kota Ambon masih dikucurkan untuk pembayaran Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) di pengadilan.

“Ini kan lucu, pengawasan bukan di kota tapi Pemkot jadi beban untuk anggaran perselisihan hubungan industrial di pengadilan , Pemkot jadi beban soal beban tenaga kerja, tapi kewenangan di tarik full ke provinsi,ini yang akan kita evaluasi bahkan KSBSI masih lakukan pendampingan terhadap persoalan tenaga kerja,” beber Morist.

Ia menilai, dari 4.700 perusahaan yang beroperasi baru 17.000 tenaga kerja yang terdaftar di BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan, sehingga diperkirakan masih ada belasan ribu tenaga kerja yang belum terdaftar di BPJS.

Sehingga Komisi I hari ini akan melanjutkan rapat dengan pihak BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kota Ambon. Guna memperjelas soal data BPS terkait jumlah tenaga kerja di kota Ambon yang terdaftar di BPJS.

“Jadi ada potret laporan yang belum rill. Maka besok (hari ini) kita akan sinkronisasikan dengan data BPJS dan dinas terkait. Dan jika ada perusahaan yang nantinya ketahuan seperti itu, maka kita akan rekomendasikan ke Pemkot untuk blacklist atau sampai tingkat pidana,” ancam Morist (PG-02).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *