Masyarakat Letisel Diminta Pro Aktif Dalam Musrenbang

AMBOM,PG.COM : Kepala Bidang (Kabid) perencanaan sumber daya manusia dan Sosial Bapekot Kota Ambon,Ongen Aponno meminta masyarakat pro-aktif dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dengan begitu akan ada komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah yang berorientasi kepada output.

Hal ini disampaikan Aponno saat membuka acara Musrenbang Kecamatan Leitimur selatan (Letisel), di Kantor Kecamatan Letisel ,Sabtu (29/2/2020).

Apono meminta, masyarakat dapat menyampaikan argumentasi yang kuat atas apa yang diajukan, sehingga menghasilkan pemikiran yang sama sehingga ada solusi terbaik.

“Jika yang diusulkan infrastruktur silakan buat kesepakatan dalam forum ini. dan program yang tercoret di 2020 bisa diakomodir pada tahun 2021,” ungkapnya melalui siaran tertulis.

Aponno mengharapkan, dalam setiap musrenbang Kecamatan dilakukan pembahasan terkait potensi daerah yang ada di desa.

“Bukan kita tidak ingin mengakomodir semua usulan dari seluruh masyarakat, kembali kita bebenturan dengan fiskal yang terbatas,untuk itu saya harap PAD bisa meningkat, sehingga pembangunan bisa lebih merata ,” pungkasnya.

Oleh karena itu Apono megingatkan semua data yang di masukan dari Delapan Negeri yang ada di Kec Letisel seperti, jumblah penduduk, Masyaraka miskin , nelayan ,petani dan lain-lain harus lengkap sesuai nama lengkap dan alamat sehingga intervensi dari pemerintah dalam hal ini, OPD teknis tidak ragu-ragu dalam memberikan bantuan.

Sementara Camat Letisel Ricky Sopacua mengatakan ,program Kecamatan ini harus di sinkronisasi dengan program Kota Ambon ,sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Ambon sehingga dalam kegiatan maupun program-program yang sudah ada di masing-masing negeri yang diprioritaskan

Dalam musrembang tersebut berbagai usulan ,saran yang di bahad diantaranya ,persoalan transportasi ,pendidikan,Sosial infrastruktur ,kesehatan ,ucapnya.

Diharapkan semua program-program yang dibahas dalam musrembang Kecamatan adalah program desa yang berskala Kota Ambon yang akan dibiayai oleh APBN Kota Ambon ,sehingga program yang seharusnya dibiayai oleh Dana Desa maupun ADD itu tidak perlu dimasukkan dalam program musrenbang Kecamatan sehingga skala prioritas bisa diakomodir sehingga keinginan masyarakat bukan keinginan pribadi ataupun person (PG-02).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *