Komunikasi Tidak Lancar, LIN Mengambang 10 Tahun

AMBON,PG.COM : Komunikasi tidak lancar mengakibatkan Lumbung Ikan Nasional (LIN) Maluku tidak jalan selama 10 tahun
sejak pemerintan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010 silam ,ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo menjawab awak media disela-sela kunjungannya di Politeknik Kelautan dan Perikanan Ambon
Minggu sore (30/8/2020).

“LIN itu hanya masalah komunikasi antara pusat dan daerah. Anda lihat sendiri kenapa selama ini tidak berjalan. Karena komunikasi tidak berjalan menurut saya. saya yakin beliau (Gubernur) sependapat dengan saya,” tuturnya.

Edhy optimistis dimasa kepemimpinannya kendala itu dapat teratasi. Komunikasi yang intens dengan kepala daerah akan menentukan keberhasilan upaya pemerintah daerah mewujudkan Maluku sebagai LIN. Apalagi, dia mengakui dirinya dan Gubernur Maluku Murad Ismail punya hubungan baik sebagai senior-junior sehingga dirinya tidak ingin membicarakan apa yang telah menjadi masa lalu, tetapi hanya ingin berbicara tentang masa depan.

“Tapi saya dengan beliau (Gubernur) tidak adalagi jarak, karena beliau senior. Dan saya cukup yakin yang 10 tahun atau dekade yang anda sampaikan tadi, itu cerita dulu, kita mau bicara kedepan. Kami akan terus berkomunikasi,” sambungnya.

Menteri Edhy sendiri mengakui bingung dengan jalan pikiran Menteri KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti. “Saya nggak ngerti jalan pikir menteri sebelumnya. Yang jelas kami jalankan. Saya tidak mau cerita yang belakang, saya mau jalankan,”tegasnya

Ditanyai soal Keputusan Presiden (Kepres) LIN Maluku, Menteri Edhy mengaku pihaknya lebih menginginkan agar LIN ini berjalan dulu.

“Kan saya sebagai anak buah presiden, saya menunggu saja, ada atasan saya Pak Menko kami siap. Sekali lagi pelaksanaanya kami, kami jalan. Yang penting jalan dulu, anda mau pilih yang mana, undang-undangnya atau jalan dulu. Saya pilih jalan dulu. Kan sambil jalan yang penting anggaran yang masuk sini (Maluku) banyak,”ujarnya.

Dirinya tidak ingin ada anggapan seolah-olah LIN itu bisa berjalan kalau sudah jadi undang-undang. “Nggak, kami nggak mau, hanya sekedar undang-undang. Sebelum undang-undang lahir kita mau ini yang harus kita dului,”ujarnya.

Salah satu contohnya kata dia adalah Poltek Perikanan dan Kelautan Ambon yang ditingkatkan dari sebelumnya SUPM. “Sekarang jadi poltek anggaplah ini sebagai salah satu bentuk pelaksanaan,”tandasnya.

Apalagi di 2021 mendatang, Menteri Edhy mengatakan akan ada anggaran tambahan untuk bangun sektor perikanan di daerah-daerah yang memiliki wilayah laut yang luas termasuk Maluku. (PG-02)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *