Wagub Maluku Enggan Tanda Tangan Surat Penolakan UU Omnibus Law

AMBON, PG. COM : Wakil Gubernur Maluku Barnabas N Orno Enggan Tanda Tangan surat Penolakan Undang-Undang (UU) Omnibus Law,setelah dipaksa Naik ke Mobil yang digunakan Pendemo HMI IAIN dan Unpatti Ambon, di Lapangan merdeka depan halaman Kantor Gubernur Maluku, Senin (12/10/2020).

Wagub sempat dipaksa untuk tandatangani mosi tidak percaya terhadap UU Ciptaker yang disodorkan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon, Burhanudin Rumbouw
namun Wagub menolaknya dengan alasan dalam menyampaikan aspirasi ada mekanismenya apalagi menyangkut sebuah UU.

Mantan Bupati kabupaten MBD dua periode ini mengatakan kewenangan membatalkannya UU tersebut bukan ada pada Gubernur, tetapi ada pada Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, masih ada Gubernur Maluku sebagai pimpinan tertinggi, dan aspirasi Mahasiswa akan ditampung dan diserahkan ke Gubernur untuk dilanjutkan ke Pemerintah pusat sesuai aturan hanya Mahkamah Konstitusi (MK) yang punya kewenangan itu.

Ia menambahkan kalau Pemprov hanya membuka ruang diskusi secara ilmiah dan tidak saja dengan HMI tapi juga seluruh elemen terkait permasalahan apapun termasuk UU Omnibus Law yang sudah disahkan DPR-RI.

Ketua HMI Cabang Ambon Burhanudin Rumbouw mengaku sangat kecewa dengan penolakan Orang nomor dua di Maluku dan berjanji akan tetap melakukan aksi besar Selasa dan Rabu apabila Pemerintah Daerah tidak menandatangani surat tuntutan penolakan UU Omnibus Law (PG-02)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *