Gubernur Maluku Sebut ada 3 Kerawanan di Pemilu 2024
AMBON,PG.COM : Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan sambutan pada rapat koordinasi kesiapan operasi mantap brata 2023-2024, bertempat di Mapolda Maluku, Selasa (10/10/2023).
Gubernur Maluku Murad Ismail, sebut ada 3 kerawanan di Pemilu 2024. Yakni pertama euphoria dari masa pendukung, selama proses pendaftaran maupun deklarasi, kedua penetapan daftar pemilih tetap (DPT) caleg dan calon Presiden/Wakil Presiden, rawan penolakan atau gugatan, konflik internal dan eksternal Partai Politik (unjuk rasa dan berpotensi rusuh) dan ketiga pada masa tenang rawan serangan fajar/money politic, pembersihan baliho/alat peraga kampanye tidak maksimal, dan kampanye di media sosial.
Penegasan ini disampaikan gubernur saat rapat koordinasi kesiapan operasi mantap brata 2023-2024, bertempat di Mapolda Maluku, Selasa (10/10/2023).
Menurut gubernur pemerintah wajib untuk memberikan dukungan penyelenggaraan terhadap pelaksanaan Pemilu, dan menjamin ketersediaan anggaran guna kelancaran penyelenggaraan Pemilu yang demokratis sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Dikatakan suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara Pemilu saja dalam hal ini KPU Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama, termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta TNI Polri dalam pengamanan penyelenggaraan Pemilu.
“Optimalisasi peran Forkopimda, Forum Kerukunan Umat Beragama, TNI/Polri, Badan Intelijen Daerah dan instansi terkait, serta berbagai elemen atau lembaga kemasyarakatan lainnya dalam mengidentifikasi, menganalisa dan mengatasi permasalahan yang muncul, ikut serta memantau dan mengkoordinasikan secara intensif dengan TNI/Polri beserta instansi terkait guna mensukseskan pemilu 2024,” tandas gubernur.
Sementara itu Kapolda Maluku Irjen. Pol. Lotharia Latif pada kesempatan itu menyampaikan bahwa Pemilu sebagai Sarana Integrasi Bangsa yang merupakan tagline dari KPU, merupakan momen politik yang sangat penting, karena merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan secara serentak dan sangat menentukan masa depan bangsa dan negara kita.
“Karena itu dilaksanakan rapat koordinasi dengan maksud menyamakan persepsi baik antara penyelenggara Pemilu, Pemerintah Daerah, TNI/Polri maupun intansi terkait agar terjadi keterpaduan di lapangan,” tandas Kapolda.
Polri, kata Kapolda, akan menggelar operasi kepolisian secara serentak di seluruh Indonesia, yaitu operasi Mantap Brata Salawaku 2023-2024 yang akan dilaksanakan selama 222 hari, dimana pada Tahun 2023 selama 74 hari dan 2024 sebanyak 148 hari.
“Saya mengajak peserta rakor untuk jadikan momen ini, sebagai sarana menyampaikan kesiapan masing-masing instansi, sehingga yang menjadi kendala atau hambatan bisa teratasi, dan pada saatnya pelaksanaan Pemilu dapat berjalan sesuai harapan bersama yaitu terwujudnya Pemilu yang aman, damai dan sukses,” tegas orang nomor satu di Polda Maluku itu. (*)