Danlantamal IX Hadiri Rakor Forkopimda Dalam Rangka Mendukung Pilkada Serentak Tahun 2024
Danlantamal IX Hadiri Rakor Forkopimda Dalam Rangka Mendukung Pilkada Serentak Tahun 2024
AMBON, PG. COM :Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IX Ambon. Brigadir Jenderal TNI (Mar) Said Latuconsina M.M., M.T., M.Tr.Opsla menghadiri Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan stakeholder terkait se-Provinsi Maluku bertempat di Ballroom Lantai 5 Hotel Santika Premiere Ambon, Kota Ambon. Selasa(11/06/2024)
Rapat Koordinasi Forkopimda yang mengangkat tema “Sinergitas dan Kolaborasi Forkopimda dalam rangka mendukung Pilkada Serentak Th. 2024 di Provinsi Maluku” ini merupakan upaya untuk mengevaluasi kembali terkait dengan pengamanan, keamanan dan proses berjalannya Pemilukada Tahun 2024 yang akan dilaksanakan serentak di Provinsi Maluku agar berjalan aman dan damai.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Maluku sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas terselenggaranya Rapat Koordinasi Forkopimda Prov. Maluku.
“Atas nama pemerintah Provinsi Malaku, saya memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi Maluku Tahun 2024, semoga melalui rapat koordinasi ini, kita semakin meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah, terutama dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Maluku yang kita cintai bersama”.ujar Pj Gubernur Maluku.
Pada kegiatan tersebut juga, Pemerintah Provinsi Maluku akan melakukan pencanangan gerakan pembagian 10 juta Bendera Merah Putih Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari pencanangan secara nasional yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, pada tanggal 8 Juni 2024 di Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kalimantan Timur.
Pada kesempatan tersebut juga Pj Gubernur Maluku juga menyampaikan peran penting dan strategis Forkopimda dalam membangun pola hubungan yang harmonis antara unsur pimpinan di daerah guna mendukung pelaksanaan program kebijakan prioritas pemerintah, pembangunan nasional, menjamin iklim investasi yang kondusif, memelihara stabilitas politik dan keamanan di daerah.(*)