Komisi III DPRD Maluku Soroti Proyek Tak Bermutu, Tuntut Perbaikan Menyeluruh
AMBON, PG. COM : Komisi III DPRD Provinsi Maluku memberikan peringatan keras kepada seluruh mitra teknis atas menurunnya mutu proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD dan APBN. Evaluasi ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat terbatas, Selasa (24/6/2025), di ruang Komisi III DPRD, Karang Panjang Ambon.
Ketua Komisi III, Jemy Jafet Pattiselano, mengatakan bahwa sejumlah proyek jalan dan jembatan yang sedang berjalan maupun telah selesai masih jauh dari kualitas yang diharapkan masyarakat.
“Kita temukan banyak pekerjaan yang kualitasnya buruk. Padahal proyek ini menyangkut kepentingan publik dan harus dipastikan sesuai standar teknis,” kata Ketua Komisi III, Jemy Jafet Pattiselano.
Ia juga menyinggung pemangkasan anggaran dari Rp 253 miliar menjadi Rp 191 miliar untuk Dinas PU Provinsi Maluku. Anggaran tersebut sudah termasuk belanja pegawai dan operasional lainnya, sehingga berdampak pada kapasitas realisasi pembangunan fisik.
“Kalau anggaran sudah dipotong, maka pengelolaan harus makin efisien dan tetap menjaga mutu. RKA belum kami terima, dan itu akan kami kejar untuk dasar pengawasan ke depan,” ungkap Pattiselano.
Menurutnya, Balai Jalan dan BPJN saat ini tengah melakukan perbaikan jalan di beberapa lokasi yang rusak dalam masa pemeliharaan. Komisi III akan kembali melakukan sidak guna memastikan proses perbaikan berjalan baik.
“Tidak bisa asal kerja. Kami akan turun lagi untuk lihat langsung hasilnya,” ujarnya.
Rapat tersebut juga membuka ruang aspirasi bagi warga Tial Tengah yang mengeluhkan banjir akibat sungai meluap saat musim hujan. Keluhan tersebut langsung direspons oleh Kepala Balai Sungai Wilayah Maluku dengan melakukan peninjauan lapangan.
“Ini yang kita harapkan, respons cepat terhadap kebutuhan rakyat. Sungai itu butuh pengerukan dan perbaikan talud agar tidak meluap,” jelas Pattiselano.
Saat ditanya terkait transparansi rapat, Pattiselano menyebut rapat tidak pernah ditutup untuk publik. Menurutnya, banyak wartawan yang lebih dulu meninggalkan lokasi sebelum sesi konferensi pers dimulai.
“Kami ingin semua terbuka. Tapi karena wartawan sudah pulang duluan, akhirnya banyak yang mengira tertutup. Padahal tidak,” katanya.
Komisi III menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan proyek di Maluku dengan pendekatan yang proaktif dan berbasis kepentingan publik. Komitmen ini, kata Pattiselano, menjadi fondasi pengawasan yang efektif.