Pendekatan Humanis TNI dan Pemprov Maluku Perkuat Stabilitas Keamanan Jelang 25 April
AMBON, PG. COM : Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku menjelang peringatan 25 April, Kodam XV/Pattimura bersama Pemerintah Provinsi Maluku mengambil langkah preventif melalui pendekatan humanis dan persuasif. Strategi ini difokuskan pada penguatan kemanunggalan TNI dengan masyarakat sebagai fondasi utama menjaga kondusivitas wilayah.
Langkah nyata dari pendekatan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan karya bakti berskala besar di Negeri Aboru, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan ini tidak hanya difokuskan pada pembenahan fasilitas umum, tetapi juga mencakup layanan kesehatan bagi masyarakat, mulai dari pemeriksaan kesehatan gigi, penyakit dalam, kesehatan anak, hingga pemeriksaan mata secara gratis.
Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Dodi Triwinarto, S.I.P., M.Han., menegaskan bahwa kehadiran TNI di tengah masyarakat bertujuan menciptakan rasa aman serta melindungi masyarakat dari potensi provokasi yang dapat mengganggu persatuan di Maluku.
“Masyarakat Maluku saat ini telah menunjukkan kedewasaan dalam berbangsa. Fokus kolektif kita adalah pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan generasi mendatang, melalui peningkatan infrastruktur dan layanan kesehatan. Tidak ada tempat bagi narasi yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa,” kata Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Dodi Triwinarto, S.I.P., M.Han., di Ambon, Sabtu (25/4/2026).
Meski mengedepankan pendekatan humanis, Pangdam memastikan seluruh jajaran tetap berada dalam status Siaga 1. Patroli rutin juga terus dilakukan di titik-titik strategis guna menutup ruang bagi penyebaran narasi separatisme yang berpotensi mengganggu stabilitas wilayah.
Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku menilai bahwa setiap gerakan yang mengarah pada separatisme hanya akan menghambat laju pembangunan daerah serta merugikan kepentingan masyarakat luas yang tengah berupaya meningkatkan kesejahteraan.
“Gerakan yang mengarah pada separatisme tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Justru sebaliknya, hal itu akan menghambat pembangunan dan merugikan masa depan daerah,” kata perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku dalam keterangannya.
Dari perspektif akademis, Peneliti Sejarah Politik Universitas Pattimura (Unpatti), Dr. Sem Touwe, S.Pd., M.Pd., menyoroti pentingnya menjaga memori kolektif masyarakat yang berorientasi pada perdamaian. Ia menilai bahwa sikap penolakan masyarakat terhadap gerakan separatis merupakan bentuk perlindungan diri agar Maluku tidak kembali terjebak dalam dinamika konflik masa lalu.
“Penolakan terhadap gerakan separatis merupakan bentuk kesadaran kolektif masyarakat untuk melindungi diri dari kemungkinan terulangnya konflik. Memori kolektif tentang perdamaian harus terus dirawat sebagai fondasi kehidupan sosial di Maluku,” kata Peneliti Sejarah Politik Universitas Pattimura, Dr. Sem Touwe, S.Pd., M.Pd.
Melalui kolaborasi strategis antara TNI, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat, stabilitas keamanan di Maluku saat ini dinilai semakin kokoh. Sinergi lintas sektor tersebut mencerminkan komitmen bersama bahwa ketenangan dan kerukunan sosial merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Maluku yang lebih maju, aman, dan sejahtera. (*)