Polri Tegaskan Komitmen Kawal Agenda Strategis Pembangunan Maluku

AMBON,PG.COM : Peringatan HUT ke-81 Provinsi Maluku menjadi momentum bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polda Maluku, untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mengawal berbagai agenda strategis pembangunan daerah.

Komitmen itu ditegaskan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka HUT ke-81 Provinsi Maluku yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Karpan, Ambon, Rabu (19/8/2026).

Kehadiran Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menjadi bagian dari penguatan koordinasi lintas lembaga dalam mendukung pembangunan di wilayah kepulauan.
Rapat paripurna dibuka Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur G. Watubun dan dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Maluku, kepala daerah kabupaten/kota, pimpinan OPD, pimpinan DPRD kabupaten/kota, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Dalam agenda tersebut, pemerintah daerah memaparkan berbagai capaian dan program pembangunan sepanjang 2026, termasuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat agenda strategis nasional di Maluku.

Salah satu perhatian utama adalah pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela, yang membutuhkan dukungan stabilitas keamanan dan sinergi antarlembaga.

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menegaskan bahwa keamanan merupakan fondasi penting agar seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Peringatan HUT ke-81 Provinsi Maluku bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun Maluku. Pembangunan membutuhkan stabilitas, persatuan dan kolaborasi. Karena itu, Polda Maluku bersama seluruh unsur Forkopimda berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban agar setiap program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Menurut Rositah, tantangan pembangunan Maluku sebagai daerah kepulauan tidak dapat dijawab oleh satu institusi.

Dibutuhkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, DPRD, TNI-Polri, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh komponen masyarakat.

Dalam konteks tersebut, nilai Pela Gandong dipandang tetap relevan sebagai modal sosial untuk menjaga persaudaraan, toleransi dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Maluku.

“Polri tidak dapat bekerja sendiri. Keamanan dan pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Dengan semangat Pela Gandong, mari kita jaga persaudaraan, toleransi dan persatuan sebagai kekuatan utama Maluku.

Perbedaan tidak boleh menjadi penghalang, melainkan harus menjadi energi untuk bersama-sama membawa Maluku semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera,” tegasnya.

Polda Maluku memastikan pengawalan terhadap agenda pembangunan dilakukan melalui pemeliharaan kamtibmas yang kondusif, penegakan hukum secara profesional, serta penguatan komunikasi dan kemitraan dengan masyarakat.

Stabilitas tersebut menjadi semakin penting seiring masuknya berbagai agenda pembangunan strategis yang membutuhkan kepastian keamanan, termasuk investasi dan proyek nasional. Rositah menegaskan bahwa kepolisian akan mengambil posisi sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar sebagai penjaga keamanan.

“Polda Maluku akan terus hadir sebagai bagian dari solusi. Kami siap mendukung kebijakan pembangunan pemerintah dan mengawal setiap agenda strategis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Situasi keamanan yang kondusif adalah modal penting bagi investasi, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

Momentum HUT ke-81 Provinsi Maluku dengan demikian tidak hanya menjadi perayaan perjalanan daerah, tetapi juga ruang untuk memperkuat komitmen bersama menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

Bagi Polda Maluku, keamanan, persatuan dan kolaborasi merupakan tiga unsur yang harus berjalan beriringan. Dengan stabilitas yang terjaga dan sinergi lintas sektor yang semakin kuat, agenda pembangunan strategis diharapkan dapat dikawal secara profesional serta diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku. (PG-01)