OJK Maluku Perluas Inklusi Keuangan, Nelayan Buru dan UMKM Bursel Dibidik
OJK Maluku Perluas Inklusi Keuangan, Nelayan Buru dan UMKM Buru Selatan Dibidik
AMBON, PG.COM : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku memperkuat ekosistem keuangan inklusif di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan dengan memperluas akses pembiayaan, tabungan, investasi, hingga perlindungan sosial bagi masyarakat nelayan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Sabtu (18/09/2026) .
Langkah ini dilakukan melalui Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang disinergikan dengan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Waelihang, Kabupaten Buru, serta program business matching bagi UMKM di Buru Selatan.
Penguatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pemerataan akses layanan keuangan formal sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan daerah terpencil.
Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady, mengatakan pengembangan EKI merupakan salah satu program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Buru yang kemudian disinergikan dengan KNMP di Desa Waelihang.
Kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, perangkat desa, lembaga jasa keuangan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buru diarahkan untuk membangun ekosistem keuangan yang lebih kuat, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan akses permodalan, tabungan, investasi, dan perlindungan sosial.
“Rangkaian kegiatan Launching Program Ekosistem Keuangan Inklusif pada hari ini diharapkan dapat menjadi pemantik dalam meningkatkan akses dan inklusi keuangan masyarakat desa, terutama Desa Waelihang.
Dengan akses produk lembaga jasa keuangan formal yang lebih mudah dan merata, semoga kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa dapat semakin meningkat,” kata Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady.
Implementasi program di Desa Waelihang tidak hanya berorientasi pada peluncuran kegiatan, tetapi juga menghadirkan akses nyata terhadap berbagai produk dan layanan keuangan.
Melalui sosialisasi, business matching, Aksi Inklusi Keuangan, serta bimbingan teknis nelayan, masyarakat diperkenalkan dengan layanan yang sesuai kebutuhan usaha dan kehidupan sehari-hari.
PT Bank Rakyat Indonesia menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sedangkan PT Permodalan Nasional Madani menghadirkan produk Mekaar Madani (MM 10). Pembukaan rekening TabunganKU dan Simpanan Pelajar (SimPel) dilakukan melalui PT BPD Maluku dan Maluku Utara, serta rekening SimPel melalui PT BPR Modern Express. PT Pegadaian membuka akses Tabungan Emas, sementara BPJS Ketenagakerjaan memberikan kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Rangkaian ini memperlihatkan perluasan inklusi keuangan dari pembiayaan produktif hingga perlindungan pekerja.
Penguatan akses keuangan juga menjangkau Kabupaten Buru Selatan melalui business matching UMKM yang berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UMKM setempat. Program kerja TPAKD Kabupaten Buru Selatan ini dirancang untuk mempertemukan pelaku usaha dengan lembaga jasa keuangan, meningkatkan kapasitas usaha, serta memperkuat pemahaman pengelolaan keuangan.
Di Kabupaten Buru, upaya serupa turut dilakukan melalui business matching bagi pelaku usaha minyak atsiri di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk membangun kemitraan berkelanjutan antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan.
Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Buru, M.Z. Effendy Rada, menyambut baik sinergi tersebut dan mengajak masyarakat memanfaatkan akses permodalan serta layanan keuangan secara optimal.
“Masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga perlu terliterasi dengan baik untuk bertransaksi secara aman dan bijak serta terhindar dari berbagai modus kejahatan transaksi digital,” kata Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady.
Dengan karakteristik wilayah yang tersebar dan potensi ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, termasuk komoditas kelapa, cengkeh, dan kakao, perluasan inklusi keuangan di Buru dan Buru Selatan menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan usaha masyarakat.
Tantangannya bukan sekadar menghadirkan produk keuangan, melainkan memastikan masyarakat mampu mengakses dan memanfaatkannya secara aman, tepat, dan produktif.
Karena itu, OJK Maluku bersama pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya terus mendorong kolaborasi agar program inklusi keuangan memberikan manfaat berkelanjutan, memperkuat usaha nelayan dan UMKM, serta membuka peluang kemandirian ekonomi hingga ke pelosok Maluku (PG-01)