Verifikasi dan Validasi Data PBI Terus Berproses

AMBON,PELAGANDON.COM :
Pemerintah Provinsi Maluku (Pemprov) dan Dinas Sosial Promal telah berkomitmen untuk jalani Verifikasi dan Validasi data penerumaan bantuan iuran (PBI) terus berproses,hal ini diungkapkan Kepala Dinsos Promal Sartono Pinning melalui risisnya yang diterima media ini,Jumat (30/08/2019).

“Verifikasi dan validasi dengan menyandingkan data peserta nonaktif dengan data dukcapil Maluku sehingga semua data yang ada di 11 Kabupaten/Kota di Promal ini bisa terkaver ”

Untuk mendapat data yang lengkap pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan & Catatan Sipil yang dipimpin langsung oleh Sekda Maluku.

Sartono menyampaikan bahwa untuk menangani hal tersebut juga perlu dukungan dari pemerintah kabupaten/kota untuk membantu menindaklanjutinya dilapangan.

“Dalam waktu dekat kami bersama dinas dukcapil juga akan bersurat kepada pemerintah kabupaten/kota meminta dukungan agar dapat menugaskan seluruh pihak terkait di daerahnya untuk aktif dan meningkatkan pelaksanaan updating data PBI JK dan DTKS ”

Jadi prinsip penonaktifan ini bukan harga mati, bagi masyarakat yang memang benar-benar layak mendapatkan bantuan dapat diusulkan kembali sebagai PBI baik dari APBN maupun APBD dan tentunya yang datanya telah terupdate dan terverifikasi” katanya.

Sartono menambahkan bahwa sistem data bergerak dinamis, didalam amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial mendapat mandat untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dapat digunakan sebagai dasar penyaluran berbagai bantuan sosial dan subsidi pemerintah.

“Ini artinya seluruh pemberian bantuan untuk penanganan fakir miskin harus mengacu pada DTKS, agar tepat sasaran, termasuk bantuan PBI. Jadi updating data secara rutin dilakukan setiap hari bekerjasama dengan pemda.” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa penonaktifan tersebut dikarenakan data peserta diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan status Nomor Induk Kependudukan (NIK) peserta tidak valid, tidak pernah mengakses pelayanan, peserta sudah meninggal, ganda, sudah mampu, serta berpindah ke segmen lain.

Total peserta se-Indonesia yang di nonaktifkan sebanyak 5.227.852 jiwa, namun digantikan dengan peserta yang terdaftar dalam DTKS atau dengan kata lain peserta yang memiliki data yang valid dan tepat sasaran sebanyak jumlah yang sama.

Untuk Maluku sendiri, jumlah peserta yang di nonaktifkan berbeda dengan jumlah penggantinya, untuk jumlah yang dinonaktifkan sebanyak 140.884 jiwa sedangkan peserta penggantinya sebanyak 47.972 jiwa,ujarnya (PG-02)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *