Demo di DPRD Maluku Aktivis KKT Minta Dukungan Politik
AMBON,PG.COM : Sejumlah aktivis asal Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Kamis 13/01/2022 melakukan aksi demo dengan mendatangi kantor DPRD Maluku guna meminta dukungan politik terkait dengan dugaan kasus korupsi yang selama tahun 2019 yang di nilai belum ditindaklanjuti pihak kepolisian dan kejaksaan Maluku di.
Selain itu, Tanimbar yang saat ini menjadi salah satu wilayah strategis dalam mega proyek nasional yakni ,” Pengelolaan Blok Masela ” yang membawa dampak langsung bagi masyarakat Kab.KKT ,namun kenyataan hari ini,berbanding terbalik dengan kehidupan masyarakat diantaranya perhari mengalami begitu banyak persoalan yang berakibat pada kesengsaraan masyarakat.terkait pengolaan keuangan yang tidak berpihak kepada rakyat dan berujung pada kesengsaraan.” Ujarnya
Disisi lain ,menurut pendemo, dinamika kehidupan sosial di Kabupaten bertujuk Duan Lolat per hari mengalami kemunduran ,tangisan digubuk derita yang membuat merasa terpanggil untuk tetap hadir menyuarakan suara kebenaran melawan razim yang menyengsarakan rakyatnya sendiri .maka sekalipun Negara dan daerah masih ada dalam situasi perang melawan pandemic Covid-19.
Untuk itu ,walaupun negara dan daerah ini,masih ada dalam situasi perang melawan pandemic Covid-19 ,kami menyampaikan 5 poin tuntutan yakni
1.Masyarakat Kab.KKT beri dukungan penuh kepada Polda dan kejaksaan Tinggi Maluku menegakan supermasi hukum terhadap tindak pidana Korupsi dan semua pelanggaran hukum yang merugikan keuangan daerah
2.Mendorong Institusi Polisi RI segera menetapkan tersangka atas aliran dana belanja tak terduga sebesar rp.9,5 Milyard rupiah yang mencatat nama Institusi Polres KKT sebagaimana tercatat dalam laporan hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Maluku tahun 2020
3.Mendorong Polda Maluku dan kejaksaan Tinggi Maluku mengusut tuntas dugaan korupsi dana Covid-19 tahun 2020 sebesar rp.39,3 Milyard rupiah yakni,
Pengadaan Obat- obatan ,Alat Pelindung diri ( APD) ,bahan medis habis pakai ,alat kesehatan pendukung di RSUD Magrety dengan alokasi anggaran kurang lebih rp.8 Milyard rupiah, Pembagunan Ruang Isolasi dan Alkes ( DAK FISIK) dengan Alokasi anggaran sebesar rp 6,4 Milyard rupiah, Pembangunan Rumah Karangtina dengan konstruksi 100% berbahan Tripleks ,menghabiskan anggaran sebesar rp.2,1 Milyard rupiah ,Pengadaan 25.000 paked sembako Alokasi anggaran rp.7,3 Mikyard ,namun realisasi kurang lebih 5000 paket hingga akhir 2020 .diduga terjadi Mark – Up sebesar rp.5.840.000.000,Mengusut aliran dana pengadaan Dampak Ekonomi masyarakat berupa subsidi PDAM selama dua bulan ,bantuan modal BUMD Kalwedo Kidabela ,bantuan transportasi barang antar desa ,dan Kecamatan kurang lebih rp.8 milyard rupiah, Belanja Tak Terduga ( BTT) penangulangan Pandemic Penyakit Covid-19 dan pelaksanaan Karantina Terpusat Gustu Tahun 2020 senilai rp.7,.2 Milyard.
4.Mendesak Polda Maluku ,Kejati Maluku mengusut tuntas praktek dugaan kolusi Nepotisme pada bagian U.L.P.dan Pokja pengadaan barang dan jasa Kab.KKT .
5. Mendesak Polda Maluku segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi yang terjadi pada paket -paket proyek Pemda Kab.KKT yakni Trans Fordata rp.49.Milyard Dak Tahun 2019, simpang Siwalima rp.10 Milyard DAK tahun 2019 ,Trans Seira – Ngurangar rp.8,2 Milyard DAK tahun 2020 , dan Bak penampung air bersih desa Meyano Das nilai proyek rp.3,8 Milyard ( DAK- DAU ) tahun 2019

Usai berorasi, para aktivis diterima oleh komisi I DPRD Maluku bertempat di ruang komisi I dan langsung menyampaikan berkas tuntutan dan aspirasi kepada ketua komisi I DPRD Maluku Amir Rumra dan anggota komisi masing-masing Anos Yermias, Yance Weno, Benhur Watubun, Hengky Pelata dan Edison Sarimanela.
Dalam pertemuan , Anos Yermias meminta para aktivis untuk menyampaikan bukti supaya komisi I bisa menindaklanjuti itu ke pihak kejaksaan dan juga kepolisian.karena aksi kita dukung selama tidak mengada -ada.” Pintahnya.
Selain itu, Ketua Komisi I DPRD Maluku Amir Rumra mengungkapkan dengan adanya demo yang dilakukan ternyata bisa menimbulkan utang sebesar Rp300 milyar.
Sementara itu juga ,Ketua Fraksi Gerindra Hengky Pelata menyampaikan dari 2018 banyak sekali masalah korupsi di KKT dimana proyek mangkrat di KKT ratusan milyar namun harus memiliki data.Dan soal dana Rp 9, 3 yang libatkan Polres KKT harusnya dicek kembali dan coba diinvestigasi kebenarannya.” Cetusnya
Menurutnya, komisi I sudah lakukantugas pengawasan dan akan memanggil kapolda serta meminta menuntaskan kasus itu.
Selain itu juga ,dirinya berjanji akan mendorong supermasi hukum dengan memanggil Kapolda serta meminta aktivis untuk mencari data yang lebih akurat.” Pungkasnya (PG-02)