OJK dan Pemprov Maluku Fokus Bangun Ekosistem Keuangan Inklusif
AMBON, PG.COM – Pemerintah Provinsi Maluku bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah kepulauan. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan literasi dan akses layanan keuangan masyarakat, khususnya di daerah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan layanan digital.
Komitmen itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath saat menghadiri serah terima jabatan Kepala OJK Provinsi Maluku di Ambon, Senin.
Dalam agenda tersebut, Kepala OJK Maluku Andi Muhammad Yusuf resmi digantikan oleh Haramain Billady. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan OJK dalam memperluas jangkauan layanan jasa keuangan di seluruh wilayah Maluku.
“Kami menantikan sinergi yang kuat antara OJK dan Pemerintah Provinsi Maluku untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan serta menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di Bumi Raja-Raja ini,” katanya.
Menurut Vanath, kondisi geografis Maluku yang didominasi wilayah kepulauan menjadi tantangan serius dalam pemerataan akses layanan keuangan digital. Namun, di sisi lain, tantangan tersebut juga membuka peluang besar untuk mempercepat transformasi layanan keuangan berbasis teknologi agar mampu menjangkau masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar.
“Tantangan geografis Maluku yang didominasi wilayah kepulauan menjadikan akses layanan keuangan digital sebagai tantangan sekaligus peluang besar,” ujar Abdullah Vanath.
Pemprov Maluku, lanjut dia, juga tengah mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 guna memetakan potensi usaha masyarakat, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terpencil. Karena itu, dukungan OJK dibutuhkan untuk mempercepat inklusi keuangan, memperkuat digitalisasi layanan, serta meningkatkan daya saing lembaga jasa keuangan daerah melalui penguatan permodalan dan tata kelola yang baik.
“Penguatan struktur permodalan serta penerapan tata kelola yang baik merupakan fondasi yang krusial dalam meningkatkan daya saing lembaga keuangan daerah, sehingga mampu berperan optimal dalam mendorong pertumbuhan dan penguatan ekonomi lokal,” kata Abdullah Vanath.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, hingga pimpinan lembaga jasa keuangan untuk memperkuat kolaborasi bersama OJK Maluku demi menciptakan sistem keuangan yang tangguh, inklusif, dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
“Sinergi yang terbangun hendaknya menjadi kekuatan bersama dalam mewujudkan ekosistem keuangan yang tangguh, inklusif, serta mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan,” ujar Abdullah Vanath. (*)