Gubernur Minta HIPMI Ikut Mendorong Perekonomian Maluku

AMBON – Gubernur Maluku Said Assagaff menyebutkan, untuk mendorong perekonomian suatu daerah, ada dua hal yang harus menjadi fokus perhatian, yakni investasi dan ekspor.

“Karena itu, diharapkan dengan keberadaan Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ( HIPMI) Provinsi Maluku, dapat dibangun kerjasama antara pengusaha besar yang ada di luar Maluku dengan pengusaha di Maluku, untuk bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini,” harap Gubernur Assagaff,  saat Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) BPD HIPMI Provinsi Maluku, di Ambon, Jumat (9/2).

Itu sebabnya, dia meminta wadah berhimpunnya para pengusaha muda ini, untuk berkerjasama dengan Pemprov Maluku, guna mendorong peningkatan perekonomian di daerah ini.

“Pelantikan dan Rakerda BPD HIPMI Maluku serta penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk Program Satu Desa Satu Pengusaha yang dilaksanakan HIPMI, merupakan terobosan pertama yang menjadi satu langkah inovasi baru, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

Sementara, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Bahlil Lahadalia pada kesempatan yang sama, mengingatkan tugas penting dari HIPMI adalah merubah pola pikir anak muda untuk menjadi pengusaha.

“Mengapa begitu? Karena sejak dulu menjadi pengusaha bagi pemuda kita, adalah pilihan terakhir. Mereka umumnya menjadikan Pegawan Negeri Sipil (PNS) sebagai prioritas utama memilih pekerjaan,” tutur Bahlil.

Solusinya, menurut Bahli, langkah pertama yang dilakukan ialah harus bisa mengubah mindset anak muda untuk menjadi pengusaha. Melalui HIPMI, dia optimis bisa melahirkan gagasan-gagasan lewat sikap enterprenuership dan leadership.

Dia lantas mengungkapkan, banyak pejabat negara serta konglomerat di tanah air yang merupakan kader HIPMI. Itu artinya HIPMI juga memiliki kontribusi bagi bangsa dan negara ini.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), Bahlil menyebutkan, perkembangan jumlah pengusaha di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Awalnya hanya sekitar satu persen sekarang perlahan-lahan terus meningkat menjadi 3,1 persen.

“Semua pejabat negara sampai daerah pastinya membutuhkan pengusaha. Karena tidak ada penguasa yang tidak membutuhkan pengusaha. Begitu pun sebaliknya. Makanya perlu disamakan visi bersama dengan pemerintah daerah. Itu perlu, guna bersama-sama membangun daerah ke arah yang lebih baik,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *