Bantu Nelayan, Ketum MSH Serahkan Proposal Langsung ke Mentri KP

AMBON.PG.COM : Sebagai bentuk kepedulian kepada Nelayan Maluku, Ketua Maluku Satu Hati (MSH) menyerahkan Proposal langsung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo disela-sela pelaksanaan Audiens di Swis-Bell hotel pada hari senin (31/8/2020) demikian penjelasan Ketua Umum Maluku Satu Hati (MSH) James Talakua kepada Wartawan di Ambon.

Menurutnya Proposal dari MSH untuk memberdayakan masyarakat nelayan Maluku saat itu diterima dan ditanda tangani langsung oleh Menteri KP.

menurutnya,proposal tersebut sebagai langkah awal untuk memberdayakan masyarakat nelayan akan dibeberapa titik yaitu di Kota Ambon dan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Dia menambahkan,kedatangan Mentri Kelautan dan Perikanan sebagai bukti keseriusan Pemerintah Pusat menjadikan Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN)

Dirinya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden dan Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang telah menunjukan keseriusan dan kepedulian terhadap masyarakat Maluku.

Dengan adanya kepedulian Pemerintah Pusat maupun daerah yang mau jadikan Maluku sebagai LIN dirinya yakin Maluku bisa bangkit dan keluar dari kemiskinan dan pengangguran.

Untuk itu Talakua sebagai Ketum MSH berharap kepada seluruh Pemerintah Maluku, swasta dan masyarakat untuk satu hati untuk membangun Maluku.

Kepada Pemerintah, Swasta serta Masyarakat Maluku mari satu hati, buang perbedaan agar kita bisa bersatu sehingga Maluku bisa lebih baik lagi,” Ujar Talakua.

Sementara itu Mentri Kelautan dan Perikanan RI Edy Prabowo menjelaskan
Kehadirannya untuk menindaklanjuti perintah presiden Joko Widodo mewujudkan Maluku sebagai Lumbung ikan nasional.

Menurutnya, dirinya telah diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional karena itu juga merupakan impian besar Jokowi dan masyarakat Maluku.

Untuk itu masyarakat Maluku harus percaya tidak ada lagi pembohongan menjadikan Maluku Sebagai Lumbung ikan Nasional (LIN), dan selama 10 tahun ini Pemerintah Pusat tidak melakukan pembohongan kepada masyarakat Maluku tetapi karena proses yang agak lambat,katanya (PG-02)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *