DPRD dan INPEX Perkuat Komitmen Konten Lokal Blok Masela

AMBON, PG! COM : Komisi III DPRD Maluku bersama INPEX dan PT Maluku Energi Abadi (MEA) memperkuat komitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan konten lokal dalam pengembangan Proyek Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, demikian disampaikan Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat.kepada wartawan di DPRD Maluku, Kamis  (11/06)

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang berlangsung pada Kamis (11/6), sebagai bagian dari upaya memastikan investasi migas bernilai ratusan triliun rupiah itu mampu memberikan manfaat ekonomi sebesar-besarnya bagi masyarakat Maluku.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut pembahasan sebelumnya terkait penguatan ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dan optimalisasi peran MEA sebagai local content integrator. DPRD Maluku menilai keberhasilan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela tidak hanya diukur dari aspek produksi energi, tetapi juga dari sejauh mana proyek tersebut mampu menciptakan perputaran ekonomi yang berkelanjutan di daerah.

“Fokus kami adalah bagaimana Maluku bisa memperoleh manfaat maksimal dari investasi yang masuk. Untuk itu, kami menindak lanjuti rapat sebelumnya dengan kembali mengundang INPEX dan MEA untuk membahas potensi ekonomi lokal pada Proyek Abadi Masela dan usulan penguatan ekonomi daerah melalui MEA sebagai local content integrator,, ucapnya.

Menurut Alhidayat, pemerintah telah menetapkan porsi sekitar 26,6 persen untuk konten lokal dalam proyek tersebut, dengan nilai yang diperkirakan mencapai sekitar Rp95 triliun. Karena itu, DPRD mendorong seluruh aktivitas ekonomi yang lahir dari proyek tersebut dapat memberikan dampak langsung bagi Maluku, mulai dari penggunaan jasa perusahaan lokal, pengelolaan transaksi keuangan melalui Bank Maluku, hingga kewajiban perusahaan pendukung memiliki kantor operasional di daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang terjadi di Maluku memberikan dampak langsung bagi daerah. Perusahaan yang bekerja di Maluku harus memiliki NPWP Maluku, sistem pembayaran gaji serta pengelolaan keuangan melalui Bank Maluku, bahkan semua perusahaan yang terlibat dalam Blok Masela harus memiliki kantor cabang di Maluku. Yang kami bahas adalah kebocoran ekonomi, bukan kebocoran anggaran,” tegasnya

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifudin, menegaskan bahwa perjuangan DPRD difokuskan pada upaya mencegah kebocoran ekonomi agar potensi manfaat investasi tidak mengalir ke luar daerah. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan perlu memiliki persepsi yang sama dalam mengawal implementasi konten lokal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku.

“DPRD sedang membahas potensi kebocoran ekonomi, bukan kebocoran anggaran. Kami perjuangkan agar manfaat ekonomi dari investasi besar ini benar-benar dirasakan masyarakat Maluku, tidak keluar ke daerah lain. Ini yang menjadi perhatian kami bersama INPEX dan MEA,” katanya.

Sementara itu, perwakilan INPEX menyatakan dukungan terhadap aspirasi DPRD Maluku untuk memaksimalkan manfaat ekonomi proyek bagi masyarakat daerah. Meski demikian, perusahaan menegaskan bahwa implementasi target konten lokal perlu disesuaikan dengan kebutuhan teknologi dan efisiensi investasi, mengingat Proyek Abadi Masela menggunakan teknologi khusus yang hanya dimiliki sejumlah perusahaan di dunia.

“Pada prinsipnya kami sepakat untuk memaksimalkan potensi yang ada di Maluku. Namun terkait target 26,6 persen tersebut, masih perlu pembahasan lebih lanjut agar tercapai keseimbangan antara kepentingan daerah, kebutuhan teknologi proyek, dan efisiensi biaya investasi,” ujar perwakilan INPEX. (PG-01).