Peserta JKN-KIS di Maluku Capai 82,6 Persen
AMBON,PELAGANDONG.COM :Pesertaan Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Maluku capai 82,6 persen,kedepan seluruh warga Maluku bisa terdaftar 100 persen dalam program nasional ini.
“Saya ingin kalau bisa 100 persen penduduk kita tercover. Kita tidak ingin raportnya merah,” ungkap Gubernur Maluku Said Assagaff di hadapan Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris saat Pertemuan antara Gubernur, Dirut BPJS, Kepala BPJS Cabang Ambon sebelum dilanjutkan dengan Pennadatangan MoI di ruang kerja Gubenur, Senin (11/2/2019).
Sesuai dengan penetapan pemerintah Pusat peserta JKN-KIS setidaknya harus capai 95 persen baru bisa dikatakan Universal Health Coverage (UHC) setidak 95 persen,oleh karena capaian ini saya berusaha semaksimal mungkin Masyarakat Maluku bisa tercapai bahkan sampai 100 persen
Fachmi Idris sendiri, hadir memenuhi undangan Kepala BPJS Cabang Ambon, Alfiana Latumakulita untuk menghadiri Penandatangan MoU Kerjasama terkait Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dalam rangka percepatan kepesertaan Jaminan Kesehatan di Maluku, sekaligus pertemuan dengan gubernur untuk membahas persoalan ini.
Assagaff mengakui,
untuk mencapai terget tersebut butuh komitmen dan kerjasama dari berbagai lintas sektor diantaranya keterlibatan Dinas Kesehatan untuk bisa membantu BPJS dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Afliana Latumakulita membeberkan malah wilayah-wilayah yang jauh dan terpencil seperti, Maluku Barat Daya (MBD), Kepulauan Aru dan Kota Tual yang telah mencapai terget nasional.
“Di Maluku sudah ada 3 kabupaten diatas 95 persen yaitu MBD, Kota Tual dan Aru. Malah akan disusul lagi oleh Maluku Tenggara Barat (MTB). Sedangkan Maluku Tengah dan Kota Ambon masih sangat rendah,”beber Afliana.
Sontak hal tersebut membuat Gubernur Assagaff kaget dan kemudian mempertanyakan permasalahan apa sehingga, 2 (dua) kabupaten yang dekat dengan ibukota provinsi dan memiliki fasilitas yang baik masih rendah kepesertaan jaminan kesehatan warganya..
Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris tetep memberikan apresiasi terhadap komitmen Gubernur Maluku untuk mendukung program pemerintah ini.
“Kami mengapresiasi komitmen gubernur, sangat luar biasa mendukung program ini, untuk melanjutkan integrasi jaminan kesehatan daerah bagi warga. Dengan adanya kenaikan presentase tersebut menunjukan bahwa program negara atau program nasional ini di dukung penuh oleh pemerintah provinsi di samping pemerintah kabupaten/kota yang ada di Maluku,” ungkap Idris.
Namun demikian, untuk mencapai UHC setidak 95 persen butuh komitmen bersama.
“Ini tentunya Pekerjaan Rumah (PR), karena Maluku dari 11 kabupaten/kota, baru 3 kabupaten/kota yang sudah UHC memiliki jaminan kesehatan nasional atau Kartu Indonesia Sehat,” kata Idris.
Saat ini kata Idris, ada 4 (empat) provinsi di Indonesia yang telah mencapai target yakni, DI Aceh, Gorontalo, DKI Jakarta dan Papua Barat.
“Maluku memang baru capai sekitar 82,6 persen. Angka ini tidak jelek sebetulnya. Tapi, tentunya kita berharap di akhir tahun 2019 bisa tercapai. Maluku masih punya waktu 10 (sepuluh) bulan untuk terus meningkatkannya. Minimal target nasional-lah 95 persen. Syukur kalau kemudian bisa mendekati 100 persen,” ungkap Idris. (PG-01)