Keaktifan Peserta JKN Maluku Capai 85 Persen, Lampaui Target Nasional
AMBON, Tingkat keaktifan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Maluku mencapai sekitar 85 persen atau melampaui target nasional sebesar 80 persen, demikia disampaikan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah IX, Asyraf Mursalina, dalam Media Gathering BPJS Kesehatan bersama wartawan di Ambon, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator penting keberhasilan implementasi Universal Health Coverage (UHC) di Maluku, meski masih terdapat sejumlah tantangan, terutama di Kota Ambon dan pemenuhan fasilitas kesehatan di wilayah kepulauan.
“Suatu daerah dapat dinyatakan mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan apabila memenuhi dua persyaratan. Pertama, cakupan kepesertaan harus lebih dari 98 persen penduduk terdaftar. Kedua, tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen,” katanya.
Asyraf menjelaskan, berdasarkan capaian terbaru, Provinsi Maluku telah melampaui standar nasional dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 85 persen. Namun demikian, kondisi tersebut belum merata karena tingkat keaktifan peserta JKN di Kota Ambon masih berada di bawah 80 persen. BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Kota Ambon telah membahas langkah-langkah percepatan untuk meningkatkan keaktifan peserta melalui penguatan koordinasi dan komitmen pemerintah daerah.
“Kalau kita bicara Provinsi Maluku, tingkat keaktifannya sudah mencapai 85 persen dan ini jauh lebih tinggi dari target nasional sebenarnya. Kami juga sudah membicarakan dengan Ibu Wakil Wali Kota bahwa perlu ada peningkatan karena Kota Ambon masih di bawah 80 persen. Pemerintah daerah telah menyatakan komitmen untuk bersama-sama meningkatkan capaian tersebut,” ujarnya.
Selain membahas kepesertaan JKN, BPJS Kesehatan juga menggelar Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan bersama Pemerintah Provinsi Maluku yang dipimpin Sekretaris Daerah serta sejumlah organisasi perangkat daerah. Pertemuan tersebut menyoroti kebutuhan penambahan fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan, khususnya dokter spesialis, yang masih menjadi tantangan di sejumlah daerah.
Menurut Asyraf, BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah akan menginventarisasi berbagai persoalan tersebut untuk disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan penyusunan kebijakan yang lebih berpihak kepada karakteristik daerah kepulauan seperti Maluku.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga membahas rencana pembangunan rumah sakit baru milik Pemerintah Kota Ambon sebagai bagian dari upaya memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. (PG-01)